Pilkada Langsung Bisa Dihilangkan Pasca 2014

NEWS: Pemilu di Indonesia, apakah itu pemilu legislatif, presiden atau kepala daerah menurut ajaran Pancasila harus bersumber dari nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Politisi PDI Perjuangan,  Ahmad Basarah  mengungkap, dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno mengatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi musyawarahmufakat. Yaitu demokrasi yang bukan mencari menang dan kalah.

 

Semua masalah-masalah penting yang menyangkut nasib rakyat dibahas, dibicarakan dan diputuskan di dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat dengan cara musyawarah dan mufakat yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan.

"Di dalam memilih pemimpin negara, baik pada level Presiden, Gubernur, Bupati maupun Wali Kota, idealnya juga dipilih dalam lembaga perwakilan. Di dalam lembaga perwakilan rakyat yang bernama DPR atau DPRD itulah rakyat telah menjatuhkan pilihan, sekaligus menitipkan aspirasinya politiknya kepada parpol-parpol yang duduk di lembaga perwakilan rakyat," Basarah menjelaskan, Rabu (12/9/2012). 

Pernyataan Basarah ini sekaligus menanggapi wacana Nahdlatul Ulama (NU) yang berencana membahas manfaat, untung ruginya pelaksanaan Pilkada langsung pada  forum Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar NU yang akan digelar di Cirebon, Jawa Barat, 15-18 September 2012 mendatang. Hasilnya, akan direkomendasikan ke pemerintah dan pihak-pihak terkait.

Katib Aam Syuriah PBNU KH Malik Madany termasuk salah satu ulama NU yang menilai banyak kerugian bahkan, kerusakan yang ditimbulkan dalam pilkada langsung.

Menurutnya, pilkada langsung yang mulanya diniatkan yaitu untuk mendapatkan pemimpin berkualitas sekaligus sebagai pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat, di dalam kenyataannya justru memberikan hasil yang sebaliknya.

"Pendidikan politik dan demokrasi yang diperoleh masyarakat bukanlah pendidikan yang baik dan bermoral. Melainkan justru pendidikan yang tidak sehat," katanya.

Basarah menegaskan, demokrasi terus berkembang dan selalu membuka diri dengan perkembangan peradaban dunia. "Sehingga pada era reformasi ini, akhirnya kita mencoba model demokrasi langsung. Kita awali dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada pilpres 2004 dan diikuti dengan pemilihan kepala daerah langsung," tuturnya. 

Sudah ada kepala negara dan kepala pemerintahan pusat dan daerah yang terpilih dengan cara-cara tersebut.

Namun, hingga hari ini, pemilihan umum kepala pemerintahan di berbagai level yang dilakukan mengikuti ala demokrasi barat dg pemilihan langsung tsb ternyata belum mampu memperbaiki kinerja pemerintahan di tiap-tiap tingkatan.

Terutama dalam tugasnya mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Justru, imbuh Basarah,  kerusakan sosial dan politik banyak bermunculan sehingga akibat penyelenggaraan pemilu kepala daerah secara langsung tersebut, mulai dari disintgrasi sosial sampai meningginya kasus korupsi para kepala daerah.

"Saya pribadi setuju, pemilihan kepala daerah dievaluasi. Diserahkan kembali pemilihan melalui DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Namun, agar tidak terjadi conflict of interest jika pemilihan kepala daerah akan diserahkan kembali kepada lembaga DPRD, pelaksanaannya harus setelah Pemilu 2014," Basarah menyarankan.

Sumber: Tribunnews.com

Anas Urbaningrum: Saya Yakin Menuju 2014, Politik Semakin Biru

Jakarta: Walaupun suara Partai Demokrat dinilai sudah menurun menurut beberapa lembaga survei, namun ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yakin partainya bisa menangguk suara pada pemilu 2014 mendatang. Warna 'biru' akan semakin kental pada pemilu 2014 nanti. 

Dikutip dari Detiknews, "Survei selalu menjadi evaluasi bagi Demokrat. Kita tahu dan sadar persis survei bukan hasil pemilu, namun terkait cuaca politik hari itu. Saya yakin menuju 2014, cuaca politik akan semakin biru langitnya," kata Anas Urbaningrum.

Hal itu diungkapkan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat ditanya tanggapannya mengenai hasil survei Charta Politika usai mendaftarkan PD sebagai peserta pemilu 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (5/9/2012).

"Pada survei kami yakin akan terus mengalami kenaikan. Pemungutan suara baru akan digelar pada tanggal 5 April 2014 yang akan datang, dukungan rakyat Indonesi ke Partai Demokrat akan kembali meningkat. Dan kami akan siap mengemban kembali amanat politik yang lebih besar," tambah Anas optimis.

Dalam survei yang dilakukan oleh lembaga Charta Politika, Partai Golkar masih menempati urutan pertama dalam tingkat keterpilihan. Posisi selanjutnya diikuti oleh Partai Demokrat dan kemudian disusul oleh Partai PDI Perjuangan.

Setidaknya demikian menurut hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Charta Politika. Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan jumlah responden sebanyak 2.000 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan margin of error sebesar 2,19 persen. Survei digelar 8-22 Juli 2012.

"Golkar menempati urutan pertama dengan dipilih oleh 18 persen responden sementara Demokrat dan PDI Perjuangan dengan masing-masing 12,5 persen dan 10,8 persen," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, dalam pemaparan hasil survei di Restoran Pantai Mutiara, Jalan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan, pada 30 Agustus 2012.

Gerindra: Bukan Perang Ideologi, Tapi Pro Perubahan vs Status Quo

Jakarta Sekjen PPP, Romahurmuziy, menyebut Pilgub DKI putaran kedua akan diwarnai perang ideologi. Namun bagi Partai Gerindra, perang sebenarnya justru antara perubahan melawan keinginan mempertahankan status quo.

"Bukan perang ideologi, tapi pertarungan antara yang ingin mempertahankan statusquo dan yang ingin melakukan perubahan dan pemberantasan korupsi," kata Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Martin Hutabara, kepada detikcom, Sabtu (11/8/2012).

Menurut Martin, kedua calon gubernur DKI justru memiliki ideologi yang sama, nasionalis sejati. Sangat tidak masuk akal, imbuh Martin, jika ada yang menilai akan terjadi perang ideologi.

"Apalagi Fauzi Bowo adalah Ketua NU DKI. Sehingga sulit membayang kan keduanya akan perang ideologi dalam Pilgub DKI," lanjutnya.

Martin justru menilai masyarakat Jakarta ingin pertarungan Pilgub kali ini lebih mengedepankan soal program. Mulai dari mengatasi macet, menimbulkan rasa aman serta mengatasi pengangguran.

"Bukan malah mengangkat angkat masalah SARA. Masalah SARA adalah masalah sensitif bagi masyarakat Jakarta yang heterogen. Masyarakat sadar masalah ini akan dipecahkan secara persuasif, dengan akal sehat dan tenggang rasa yang tinggi dan bukan dengan cara memprovokasi," jelas Martin yang mengusung Jokowi-Ahok.

Sumber: Moksa Hutasoit - detikNews

Pilgub DKI Putaran ke II, Cenderung Diwarnai Perang Ideologi

Jakarta Dua pasangan, Foke-Nara dan Jokowi-AHok, akan bertarung dalam putaran kedua Pilgub DKI Jakarta yang segera digelar pada bulan depan. Diprediksi, pertarungan putaran kedua akan didominasi oleh perang ideologi antar kedua pasangan.

"Saya kira putaran kedua pilgub DKI akan cenderung bersifat ideologis, ketika kita berbicara tentang aspek-aspek elementer, tentang rakyat memilih, faktor primordial akan menjadi penentu. Dan salah satunya adalah hal-hal yang bersifat ideologis," ujar Sekjen PPP Romahurmuziy yang akrab disapa Romi, dalam diskusi Sindo Radio di Warung Daun Cikini, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (11/8/2012).

Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa isu SARA akan tetap membayangi pilgub DKI putaran kedua, namun Romi menilai ada dampak positif yang muncul. "Tetapi juga memberi efek positif bangkitnya kembali politik yang berbasis ideologi," tuturnya.

Menurut Romi, selama beberapa tahun terakhir, terutama pasca pemilu tahun 2004 lalu, banyak partai politik yang dianggap tidak lagi merepresentasikan ideologi yang seharusnya mereka perjuangkan. Bahkan, dalam beberapa kasus, orientasi partai politik bergeser menjadi pola transaksional yang mengutamakan materi untuk kampanye.

"Pilgub putaran kedua ini akan menjadi pertarungan ideologis, yang saya kira akan menjadi jalan kembalinya re-ideologisasi pertarungan partai-partai politik," tandas Romi.

Putaran kedua PIlgub DKI dijadwalkan akan digelar pada 20 September mendatang. Pada putaran pertama, pasangan yang diusung PDIP dan Gerindra, Jokowi-Ahok, menempati suara tertinggi. Namun perolehan suaranya belum mencapai 50 persen + 1. Suara kedua menyusul pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.

Sumber: Danu Mahardika - detikNews

Abraham : Pembahasan dengan SBY Normatif

POLITIK: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad mengatakan pertemuannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Kepala Polri, Timur Pradopo bersifat normatif. Tidak ada pembahasan yang mengarah pada polemik kasus Simulator Surat Ijin Mengemudi (SIM).

"Semua sifatnya masih Normatif," kata Abraham saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu 8 Agustus.

Abraham pun kembali menegaskan komisinya akan mengusut tuntas kasus Simulator. Tidak ada alasan untuk berhenti mengusut kasus ini.

"Kami tetap akan jalan dan tidak berhenti," ujar dia.

Abraham juga mengatakan bahwa pertemuannya dengan Kepala Polri membuahkan harapan bagi lembaganya untuk mengusut tuntas kasus ini. "Setiap harapan itu selalu ada, cuma kan masih perlu dilanjutkan," ucap dia.

Sumber: TEMPO.CO

PKS Tolak Impor Kurma dan Jeruk dari Israel

NASIONAL: Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Almuzzammil Yusuf, mengecam keras impor buah Kurma dan Jeruk Shantang dari Israel. Karena, menurut dia, hal itu sama halnya dengan memberi anggaran Israel untuk menjajah Palestina.

"Kami jelas menolak berbagai hubungan kerja sama dalam bidang apapun dengan Israel yang telah menjajah Palestina sampai saat ini," ujar Almuzzammil kepada pers, Kamis (9/8).

Dengan semakin laris hasil pertanian Israel, maka akan semakin agresif merampas tanah pertanian milik rakyat Palestina. "Potensi pengambilan lahan Palestina semakin tinggi dan akan banyak lagi rakyat Palestina yang menderita," tambah dia.

Bahkan yang lebih berbahaya, Israel terbiasa melakukan makar busuk terhadap kemanusiaan dengan menghalalkan berbagai cara. "Termasuk sangat mungkin melalui rekayasa organik tanaman yang membahayakan bagi kita," tambah dia.

Untuk itu, Muzzammil mempertanyakan mengapa harus impor dari Israel padahal untuk kedua produk tersebut bisa berdagang dengan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. "Kenapa harus impor dari Israel? Kan banyak negara seperti Turki, Mesir, Saudi, Tunisia, dan negara lainnya penghasil kurma," kata dia.

Pemerintah dalam hal ini, katanya, harus lebih peka menjaga perasaan dan umat Islam, terutama rakyat Palestina yang sudah lama diblokade kebutuhan pangannya oleh Israel. "Kita harus tunjukan solidaritas kita secara penuh kepada mereka," serunya.

Meskipun demikian, Muzzammil mengapresiasi upaya pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri memperjuangkan kemerdekaan Palestina di tingkat internasional. Meski tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, namun hubungan dagang Indonesia dengan Israel tidak dapat dilepaskan seutuhnya.

Tercatat dalam data Bada Pusat Statistik (BPS) setidaknya dari sembilan buah impor terbesar yang diminati masyarakat Indonesia, ada dua buah impor yang berasal dari Israel.

Sumber: Republika, Rabu, 9 Agustus 2012