Pilkada Langsung Bisa Dihilangkan Pasca 2014

NEWS: Pemilu di Indonesia, apakah itu pemilu legislatif, presiden atau kepala daerah menurut ajaran Pancasila harus bersumber dari nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Politisi PDI Perjuangan,  Ahmad Basarah  mengungkap, dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno mengatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi musyawarahmufakat. Yaitu demokrasi yang bukan mencari menang dan kalah.

 

Semua masalah-masalah penting yang menyangkut nasib rakyat dibahas, dibicarakan dan diputuskan di dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat dengan cara musyawarah dan mufakat yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan.

"Di dalam memilih pemimpin negara, baik pada level Presiden, Gubernur, Bupati maupun Wali Kota, idealnya juga dipilih dalam lembaga perwakilan. Di dalam lembaga perwakilan rakyat yang bernama DPR atau DPRD itulah rakyat telah menjatuhkan pilihan, sekaligus menitipkan aspirasinya politiknya kepada parpol-parpol yang duduk di lembaga perwakilan rakyat," Basarah menjelaskan, Rabu (12/9/2012). 

Pernyataan Basarah ini sekaligus menanggapi wacana Nahdlatul Ulama (NU) yang berencana membahas manfaat, untung ruginya pelaksanaan Pilkada langsung pada  forum Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar NU yang akan digelar di Cirebon, Jawa Barat, 15-18 September 2012 mendatang. Hasilnya, akan direkomendasikan ke pemerintah dan pihak-pihak terkait.

Katib Aam Syuriah PBNU KH Malik Madany termasuk salah satu ulama NU yang menilai banyak kerugian bahkan, kerusakan yang ditimbulkan dalam pilkada langsung.

Menurutnya, pilkada langsung yang mulanya diniatkan yaitu untuk mendapatkan pemimpin berkualitas sekaligus sebagai pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat, di dalam kenyataannya justru memberikan hasil yang sebaliknya.

"Pendidikan politik dan demokrasi yang diperoleh masyarakat bukanlah pendidikan yang baik dan bermoral. Melainkan justru pendidikan yang tidak sehat," katanya.

Basarah menegaskan, demokrasi terus berkembang dan selalu membuka diri dengan perkembangan peradaban dunia. "Sehingga pada era reformasi ini, akhirnya kita mencoba model demokrasi langsung. Kita awali dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada pilpres 2004 dan diikuti dengan pemilihan kepala daerah langsung," tuturnya. 

Sudah ada kepala negara dan kepala pemerintahan pusat dan daerah yang terpilih dengan cara-cara tersebut.

Namun, hingga hari ini, pemilihan umum kepala pemerintahan di berbagai level yang dilakukan mengikuti ala demokrasi barat dg pemilihan langsung tsb ternyata belum mampu memperbaiki kinerja pemerintahan di tiap-tiap tingkatan.

Terutama dalam tugasnya mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Justru, imbuh Basarah,  kerusakan sosial dan politik banyak bermunculan sehingga akibat penyelenggaraan pemilu kepala daerah secara langsung tersebut, mulai dari disintgrasi sosial sampai meningginya kasus korupsi para kepala daerah.

"Saya pribadi setuju, pemilihan kepala daerah dievaluasi. Diserahkan kembali pemilihan melalui DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Namun, agar tidak terjadi conflict of interest jika pemilihan kepala daerah akan diserahkan kembali kepada lembaga DPRD, pelaksanaannya harus setelah Pemilu 2014," Basarah menyarankan.

Sumber: Tribunnews.com